Keterlibatan Rhoma di dunia politik dengan bergabung bersama PPP membuat ruang gerang dirinya sebagai penyanyi dangdut langsung dibatasi. Pemerintah orde baru melarangnya tampil di TVRI.
Meski demikian, pertunjukan live Rhoma Irama tetap saja dipenuhi oleh para penonton. Film-film yang dibintanginya juga laku keras di pasaran, dan membuat namanya semakin besar.
Pada tahun 1985, ketika Pemerintah Orde Baru mengeluarkan paket undang-undang politik yang memaksa Organisasi Peserta Pemilu (OPP) menggunakan asas tunggal Pancasila, Rhoma Irama keluar dari PPP. Karena PPP tidak lagi berasas Islam.
Keluar dari PPP, membuat kiprahnya di dunia kesenian kembali mendapatkan ruang dari Pemerintah Orde Baru. Pada 1985, setelah bertahun-tahun tidak merilis lagu, Rhoma Irama muncul di TVRI kembali, membawakan lagu ‘Judi’.
Dunia politik Indonesia juga mencatat, langkah kontroversial yang dilakukan Rhoma Irama. Pada tahun 1995, secara mengejutkan Rhoma Irama berafiliasi dengan Golkar.
Sontak saja, keputusannya menimbulkan kegemparan di dunia perpolitikan tanah air. Setelah bertahun-tahun melawan pemerintahan orde baru yang dimotori Golkar, Rhoma Irama malah bergabung dengan mereka.
Ada banyak alasan yang dikemukakan Rhoma Irama mengenai keputusannya saat itu. Setelah bertahun-tahun bersama Golkar mengarungi dunia politik, akhirnya Rhoma juga keluar.
Di era Reformasi, Rhoma Irama juga diketahui sempat bergabung dengan sejumlah partai politik. Bahkan juga pernah membuat partai politik sendiri juga. Namun semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Murianews, Kudus – Rhoma Irama dalam perjalanan hidupnya tidak hanya berkecimpung di dunia musik saja. Si Raja Dangdut juga dikenal pernah menekuni banyak bidang untuk memberi manfaat bagi Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai seorang seniman, Rhoma Irama tidak hanya bernyanyi atau menciptakan lagu saja. Dalam banyak kesempatan dirinya juga dikenal sebagai pemain film, pembuat cerita film dan sekaligus menjadi sutradara.
Lebih jauh, Rhoma Irama juga pernah terjun di dunia politik dalam waktu cukup lama. Terutama dalam upayanya menghadapi orde baru yang korup, Rhoma Irama sempat menjadi bagian dari Partai Politik.
Di dunia politik Indonesia Rhoma Irama sempat menjadi bagian penting bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar (Golongan Karya). Karir politiknya dimulai pada 1977 saat memutuskan menjadi jurkam PPP.
Kemudian bersama PPP Rhoma Irama masih terus mencoba untuk merubah jalan sejarah politik Indonesia hingga 1982. Sebagai Si Raja Dangdut, jelas saja dirinya menjadi Vote-getter paling diperhitungkan saat itu.
Rhoma Irama Malah Gabung Golkar...
Keterlibatan Rhoma di dunia politik dengan bergabung bersama PPP membuat ruang gerang dirinya sebagai penyanyi dangdut langsung dibatasi. Pemerintah orde baru melarangnya tampil di TVRI.
Meski demikian, pertunjukan live Rhoma Irama tetap saja dipenuhi oleh para penonton. Film-film yang dibintanginya juga laku keras di pasaran, dan membuat namanya semakin besar.
Pada tahun 1985, ketika Pemerintah Orde Baru mengeluarkan paket undang-undang politik yang memaksa Organisasi Peserta Pemilu (OPP) menggunakan asas tunggal Pancasila, Rhoma Irama keluar dari PPP. Karena PPP tidak lagi berasas Islam.
Keluar dari PPP, membuat kiprahnya di dunia kesenian kembali mendapatkan ruang dari Pemerintah Orde Baru. Pada 1985, setelah bertahun-tahun tidak merilis lagu, Rhoma Irama muncul di TVRI kembali, membawakan lagu ‘Judi’.
Dunia politik Indonesia juga mencatat, langkah kontroversial yang dilakukan Rhoma Irama. Pada tahun 1995, secara mengejutkan Rhoma Irama berafiliasi dengan Golkar.
Sontak saja, keputusannya menimbulkan kegemparan di dunia perpolitikan tanah air. Setelah bertahun-tahun melawan pemerintahan orde baru yang dimotori Golkar, Rhoma Irama malah bergabung dengan mereka.
Ada banyak alasan yang dikemukakan Rhoma Irama mengenai keputusannya saat itu. Setelah bertahun-tahun bersama Golkar mengarungi dunia politik, akhirnya Rhoma juga keluar.
Di era Reformasi, Rhoma Irama juga diketahui sempat bergabung dengan sejumlah partai politik. Bahkan juga pernah membuat partai politik sendiri juga. Namun semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
